Tentang JCLEC > Yayasan

Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) dibentuk sebagai yayasan usaha sosial nirlaba, yang menggunakan nama resmi Yayasan Pusat Kerja sama di Bidang Penegakan Hukum Jakarta. Organisasi ini resmi berdiri sebagai badan hukum berdasarkan akta notaris No. 111 tanggal 28 Februari 2005. Tidak lama kemudian akta pendiriannya memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-375.HT.0l.02.TH2005 tanggal 23 Maret 2005.

Direktur

Dewan Pembina:

• Commissioner Andrew Colvin (AFP)

• Jenderal Polisi Tito Karnavian (Kapolri)

• Komisaris Jenderal Unggung Cahyono (Kepala Lembaga Pendidikan & Pelatihan Polri)

• Assistant Commissioner Frank Prendergast (Manajer Nasional Bidang Tenaga Kerja & Pengembangan AFP)

• Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto (Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Polri)

• Assistant Commissioner Scott Lee (Manajer Nasional Bidang Operasi Internasional AFP)

Dewan Pengawas:

• Ms. Grata Endah, Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Direktorat Jenderal Kerja sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri RI

• Mr. Dave Peebles, Kepala Bagian Politik dan Diplomasi Publik, Departemen Luar Negeri & Perdagangan Australia

• Ms. Juliet Maric, Wakil Kepala Misi dan Konsul Jenderal, Kedutaan Besar Inggris, Jakarta

Commander Jamie Strauss (AFP), Manager South East Asia

Brigadir Jenderal Krishna Murti (Polri), Chief Bureau of International Mission

Catatan:

Pengamat Resmi yang saat ini telah mendapat persetujuan: 

Kedutaan Besar Kanada

Kedutaan Besar Denmark

Dewan Pengurus:

• Senior Superintendent Nugroho Slamet Wibowo (Polri) (Ketua)

• Superintendent Greg Davis (AFP) (Sekretaris)

• Commander Kylie Flower (AFP) (Bendahara)

Manajemen Eksekutif

Manajemen Eksekutif:

• Senior Superintendent Nugroho Slamet Wibowo (Polri) (Direktur Eksekutif)

• Superintendent Greg Davis (AFP) (Direktur Eksekutif Program)

Akuntabilitas

Dilihat dari struktur dan fungsinya, Dewan dan Manajemen Eksekutif merupakan elemen yang tepat dan lengkap untuk menjamin tata kelola yang baik, sesuai yang dipersyaratkan dalam UU Yayasan di Indonesia.

 

Dewan Pembina memberikan panduan strategis dan mengawasi Yayasan, termasuk menunjuk anggota Dewan Pengurus, Manajemen dan Pengawas, serta menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan Yayasan. Dewan Pembina juga menyetujui laporan tahunan Yayasan dan berwenang melakukan perubahan Anggaran Dasar jika dan apabila diperlukan. Dewan Pembina mengadakan Rapat Umum Tahunan.

 

Dewan Pengawas memberikan masukan kepada, sekaligus melakukan pengawasan terhadap, Dewan Pengurus dan berwenang memeriksa dokumen, mempertanyakan tindakan yang diambil dan memasuki setiap lokasi di mana Yayasan beroperasi. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas mengadakan pertemuan setiap tiga bulan. Rapat triwulanan bersama Dewan Pengurus diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan koordinasi antarpemerintah. Dewan Pengawas terdiri dari perwakilan para pemangku kepentingan utama, termasuk Kementerian Luar Negeri RI, Departemen Luar Negeri & Perdagangan Australia serta Kantor Urusan Luar Negeri & Persemakmuran Inggris, dengan pengamat resmi dari Pemerintah Kerajaan Denmark dan Kanada.

 

Dewan Pengurus bertanggung jawab penuh memberi arahan dan mengawasi jalannya kegiatan dan pelaksanaan Undang-Undang oleh Yayasan, termasuk menyusun program kerja dan anggaran tahunan untuk disetujui oleh Dewan Pembina. Dewan Pengurus, dalam menjalankan tugasnya, mengadakan pertemuan setiap tiga bulan. Dewan ini menyusun kebijakan dan pedoman demi menjaga kualitas pelayanan, operasional dan pengelolaan dana berjalan sebaik mungkin. Hal ini dilakukan setiap tiga bulan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar. Selain itu, Dewan Pengurus juga mengelola risiko yang timbul sehari-hari.

Please reload

© 2017 by JCLEC